POSKOTAKALTIMNEWS.COM,PENAJAM PASER UTARA - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengingatkan pentingnya penggunaan data presisi (tepat/teliti) dalam setiap program pembangunan di daerah.

Diakuinya, tidak sedikit kegagalan pembangunan, diawali karena penggunaan data yang tidak akurat. Hasilnya, pelaksanaan program pembangunan tidak efisien, tidak maksimal dan tidak banyak memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka kata kuncinya kata Akmal, penyelenggaraan pemerintah daerah harus berbasis data presisi.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga mengingatkan,  perencanaan pembangunan dimaksud pun tidak harus melulu harus proyek besar. Sebab semua harus diperhitungkan, baik dari sisi kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya.

"Jadi jangan besar nafsunya, tapi tenaganya kecil. Pilih mana, besar tapi tidak sukses atau kecil tapi puas. Biar kecil yang penting sukses. Soal nanti akan ada penambahan, tentu akan kita sesuaikan selanjutnya," beber Akmal saat membuka Sosialisasi Data Desa Presisi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kantor Bupati PPU, Penajam, Senin (23/10/2023).

Terpenting, data-data yang nantinya akan menjadi dasar pembangunan harus harus riil dari bawah. Daerah harus berani melakukan pendataan langsung riil di wilayah masing-masing, mulai dari desa dan kelurahan. Pasalnya kata dia, hakikat otonomi daerah yang sudah cukup lama diperjuangkan adalah kemandirian.

"Bahkan ada OPD yang mengambil data dari Jakarta. Menurut saya ini sungsang. Kita ini otonomi. Artinya mandiri. Lah kenapa minta data ke pusat. Konyol itu. Aneh-aneh aja," kritik Akmal.

"Ini challenge bagi kita. Tunjukkan data kita sendiri. Tapi pastikan data kita benar-benar akurat. Agar daerah punya harga diri," tegasnya lagi. 

Akmal menambahkan pemilik data sesungguhnya itu adalah wilayah. Data terbawah seharusnya bisa diperoleh dari masing-masing RT dan desa.

Pesan penting lain yang disampaikan Akmal Malik adalah soal dari titik mana program harus dimulai. 

"Kita harus tahu dari mana titik mulainya. Kalau kita tidak tahu, itu wasting time namanya. Buang-buang waktu saja. Dalam iman saya, itu berdosa," sindir Akmal.

Titik awal yang dimaksudnya adalah data presisi tentang kondisi awal sebelum program dimulai. Baik soal kependudukan, jumlah penduduk miskin, masalah sosial dan ekonomi, kesehatan serta pendidikan, hingga sebaran jumlah rumah tidak layak huni."Setelah enam bulan harus diketahui perubahannya. Enam bulan saya sampai dimana, setahun sampai dimana. Dengan sumber daya yang kita miliki," urainya.

"Jangan bicara pembangunan keberlanjutan,  jika kita tidak tahu dari mana kita memulai. Omong kosong itu semua,"  tandasnya.

Acara dihadiri seluruh Forkopimda PPU dan menghadirkan akademisi IPB, Sofyan Sjaf. Hadir dalam sosialisasi tersebut, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten PPU.(mar)